Kutim Pilih Lindungi Kesejahteraan ASN, TPP Tetap Jadi Prioritas Anggaran

by
29 Juli 2026
1 min read

SANGATTA – Di saat sejumlah pemerintah daerah mulai memangkas belanja pegawai akibat tekanan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memilih mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah itu ditempuh untuk menjaga produktivitas aparatur dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan pengurangan hak ASN meskipun saat ini tengah melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, yang dilakukan adalah sinkronisasi program dengan kemampuan keuangan daerah.

“Jika disebut efisiensi, saya lebih melihatnya sebagai penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, kami memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap tersedia dan tidak ada pengurangan kuota PPPK,” ujar Ardiansyah usai menghadiri pengukuhan Asosiasi Pedagang Pasar Induk Sangatta (APPISTA), Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah skala prioritas agar belanja daerah tetap terkendali. Salah satu yang dipastikan tidak berubah adalah alokasi TPP karena dianggap memiliki peran strategis dalam menjaga motivasi dan disiplin ASN.

Menurut Ardiansyah, kepastian kesejahteraan aparatur akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah memilih melakukan penyesuaian pada sektor lain tanpa mengganggu hak dasar pegawai.

“Kami ingin memastikan birokrasi tetap berjalan tanpa hambatan. Kesejahteraan pegawai adalah fondasi agar pelayanan publik tidak terganggu oleh isu ketidakpastian fiskal,” tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kutim berharap kondisi fiskal daerah tetap terjaga sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif di tengah dinamika pengelolaan anggaran. (ADV/ProkopimKutim/KP)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Terima Aspirasi Aliansi Buruh, Bupati Kutim Dorong Penguatan Dialog Industrial 

Next Story

Kutim Sisihkan Belanja APBD 2026 untuk Menuntaskan Utang Pihak Ketiga