SANGKULIRANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasang target ambisius dalam penanganan stunting di Kecamatan Sangkulirang, yakni mendorong wilayah tersebut menuju kondisi bebas stunting. Langkah awal dilakukan dengan mendatangi langsung 1.073 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 15 desa.
Program jemput bola DPPKB Kutim itu berlangsung di BPU Kantor Camat Sangkulirang, Selasa (11/8/2026). Pendekatan tersebut dilakukan agar keluarga sasaran tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh edukasi dan pendampingan sesuai kebutuhan.
Plh Kepala DPPKB Kutim Yuriansyah menilai target penghapusan stunting tidak dapat dicapai melalui kerja satu instansi. Faktor kesehatan, kondisi rumah, sanitasi, pangan, hingga pola pengasuhan saling berkaitan sehingga membutuhkan intervensi bersama.
“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” kata Yuriansyah.
Data SIGA menunjukkan Desa Benua Baru menjadi wilayah dengan KRS terbanyak, yakni 237 keluarga. Benua Baru Ulu menyusul 167 keluarga, Perupuk 106 keluarga, dan Maloy 93 keluarga.
Menurut Yuriansyah, angka tersebut menjadi alasan penguatan kolaborasi lintas sektor. Ia mengapresiasi keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam kegiatan. Sementara perangkat daerah lain di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan sosial diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan berikutnya.
“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting,” ujarnya.
Intervensi juga dilakukan melalui pemberian makanan tambahan dari Baznas Kutim yang diserahkan secara simbolis kepada keluarga berisiko. Penyaluran berikutnya dilakukan PLKB Kecamatan Sangkulirang.
JFT DPPKB Agustina memberikan materi layanan penanganan KRS, sedangkan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida memaparkan program Genting.
Sekcam Sangkulirang Suwandi menyebut penanganan stunting telah masuk perhatian desa melalui mandatory spending. Ia berharap program tersebut memperkuat upaya yang telah dilakukan di tingkat desa.
DPPKB menekankan intervensi perlu mencakup edukasi gizi, sanitasi, rumah layak huni, serta akses kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur. (ADV/ProkopimKutim/KP)
