SANGATTA – Pengendalian inflasi dan efisiensi belanja daerah menjadi dua isu yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai kedua langkah tersebut harus berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Rakor nasional itu diikuti seluruh kepala daerah dan memuat paparan perkembangan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Perum Bulog. Pembahasan difokuskan pada kondisi harga komoditas pangan strategis yang berpengaruh terhadap inflasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi bulanan Kutim berada pada level 0,99 persen, sementara nasional tercatat 0,41 persen. Meski lebih tinggi, Mahyunadi menilai situasi di daerah masih dalam kategori aman karena pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.
Ia mengungkapkan satu komoditas yang masih perlu mendapat perhatian adalah telur ayam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya biaya pakan, sehingga pemerintah daerah diminta memastikan data harga yang dikumpulkan benar-benar sesuai kondisi di pasar.
Mahyunadi menegaskan akurasi data menjadi kunci dalam menentukan langkah intervensi. Ia meminta dinas teknis melakukan pengecekan langsung agar laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Kutim juga mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam cabai dan sayuran, serta pengembangan produksi jagung pakan di daerah guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
Tak hanya itu, Mahyunadi membagikan pengalamannya menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Menurutnya, biaya perjalanan Sangatta–Balikpapan pulang-pergi dengan mobil listrik tidak mencapai Rp300 ribu, jauh lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak yang dapat menghabiskan sekitar Rp600 ribu. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam mendorong efisiensi anggaran operasional sekaligus mendukung penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
