SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan mengecek sekolah-sekolah yang diduga mewajibkan siswa membeli seragam. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan sekolah yang membebani orang tua di tengah keterlambatan distribusi seragam pemerintah.
Mahyunadi mengatakan dirinya akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah. Langkah itu diambil setelah muncul laporan mengenai kewajiban membeli pakaian seragam melalui koperasi sekolah.
“Saya akan coba sidak ya, ke sekolah-sekolah walaupun mungkin terlambat. Tapi saya ingin memastikan bahwa itu ada atau tidak ada,” ujarnya usai kegiatan Jalan Sehat PGRI Kutim.
Menurut dia, sekolah memang diperbolehkan memiliki koperasi. Namun, keberadaan koperasi tidak boleh digunakan untuk mewajibkan siswa membeli seragam di tempat tersebut.
“Tidak boleh mewajibkan. Ini kan ada yang mewajibkan. Wajib beli, itu sudah melanggar ketentuan,” katanya.
Mahyunadi mengakui keterlambatan pengadaan seragam gratis dapat membuat sekolah mengambil langkah alternatif. Namun, siswa yang belum memperoleh seragam tidak semestinya dipaksa membeli.
Ia menyebut siswa yang mampu dapat membeli pakaian di mana saja. Sedangkan mereka yang belum memiliki kemampuan finansial dapat mengenakan pakaian bebas hingga seragam pemerintah tersedia.
Jika sidak menemukan pelanggaran, Mahyunadi memastikan sanksi akan diberikan. Bentuk hukuman akan ditentukan komisi disiplin berdasarkan aturan yang berlaku.
Ia menilai keterlambatan tersebut berkaitan dengan proses pergeseran anggaran. Karena itu, Mahyunadi meminta mekanisme penganggaran diperbaiki agar pengadaan seragam tahun depan dapat dimulai lebih awal.
“Anggaran yang disahkan oleh DPRD harus segera dilaksanakan di awal-awal tahun,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/KP)
