SANGATTA – Penurunan produksi batu bara mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah daerah menggandeng perusahaan pertambangan untuk menyusun strategi bersama agar penyesuaian operasional tidak berdampak besar terhadap tenaga kerja.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Distransnaker, Trisno. Rapat di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim itu mempertemukan pemerintah dengan perwakilan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurut Trisno, penurunan produksi batu bara berpotensi memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, pemerintah memilih membangun komunikasi intensif dengan pelaku usaha untuk mencari solusi yang dapat diterapkan bersama.
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan serta mencari solusi terbaik agar potensi PHK dapat diminimalisir,” kata Trisno.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa penyesuaian produksi memang menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, mereka menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas tenaga kerja selama masih memungkinkan serta menghindari pengakhiran hubungan kerja secara sepihak.
Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Kutim menawarkan beberapa alternatif, seperti pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel, efisiensi pada pos biaya nonketenagakerjaan, hingga redistribusi pekerja ke unit operasional yang masih membutuhkan personel.
Trisno menegaskan gejolak di sektor pertambangan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat karena industri ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Kutim. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif. (ADV/ProkopimKutim/KP)
