SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta perusahaan tambang batu bara mengedepankan berbagai langkah efisiensi operasional sebelum memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah tersebut ditempuh menyusul berkurangnya kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mulai berdampak pada aktivitas sejumlah perusahaan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim, Trisno, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas di tengah penyesuaian produksi.
Menurutnya, lima dari tujuh perusahaan yang dipetakan mengalami penurunan produksi sekitar 20 hingga 40 persen. Perusahaan tersebut meliputi PT Indominco Mandiri, PT Indexim Coalindo, PT Ganda Alam Makmur (GAM), PT Perkasa Inakakerta (PIK), dan PT Tawabu Mineral Resource. Adapun PT Kaltim Prima Coal (KPC) disebut belum terdampak secara langsung.
Pemkab menawarkan sejumlah alternatif agar perusahaan tidak terburu-buru melakukan pengurangan tenaga kerja. Di antaranya pengurangan jam lembur, penataan ulang sistem shift, efisiensi pengelolaan stockpile, hingga mutasi karyawan ke unit kerja lain yang masih membutuhkan tenaga kerja.
“Kami meminta perusahaan melihat ini bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kutai Timur,” ujar Trisno.
Selain mendorong solusi di tingkat perusahaan, Pemkab Kutim juga menyiapkan langkah strategis dengan menyusun kajian dampak sosial-ekonomi untuk dibawa dalam audiensi ke Kementerian ESDM. Dokumen tersebut ditargetkan rampung pekan depan dan akan menjadi dasar permohonan penyesuaian kuota produksi agar perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerjanya. Pertemuan lanjutan dijadwalkan digelar sebelum rombongan bertolak ke Jakarta menemui pemerintah pusat. (ADV/ProkopimKutim/KP)
