SANGATTA – Platform digital administrasi pertanahan SIAPTAH bersiap memasuki tahap perluasan penerapan di Kabupaten Kutai Timur. Setelah melewati uji coba di empat desa dan pelatihan operator, sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan di 24 desa sebagai bagian dari pembenahan layanan pertanahan berbasis digital.
Perkembangan itu disampaikan Dinas Pertanahan Kutim kepada Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam audiensi bersama mitra pembangunan GIZ dan Javlec di Ruang Kerja Bupati beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pertanahan Kutim Simon Salombe mengatakan SIAPTAH dibangun untuk memperbarui proses administrasi pertanahan di tingkat desa. Sistem ini mencakup proses dokumentasi, perekaman, pengarsipan hingga penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT).
Menurut Simon, penerapan platform tersebut bukan sekadar memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Digitalisasi diarahkan untuk membangun basis data pertanahan yang lebih akurat sekaligus memperkuat keamanan dokumen.
“Digitalisasi ini menjamin status penguasaan tanah menjadi lebih jelas, dokumen terekam jauh lebih aman, dan pada akhirnya mampu memitigasi serta mencegah potensi sengketa di masyarakat,” kata Simon.
Pengembangan SIAPTAH mendapat dukungan Dinas Kominfo Staper untuk memastikan sistem berjalan selaras dengan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bupati Ardiansyah memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut. Ia menilai kolaborasi Dinas Pertanahan, GIZ, dan Javlec menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
“Transformasi ini membuktikan bahwa pemerintah terus bergerak maju memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan kepastian hukum bagi masyarakat di tingkat desa,” ujar Ardiansyah.
Setelah memperoleh dukungan pimpinan daerah, Dinas Pertanahan Kutim akan melanjutkan persiapan ekspansi SIAPTAH ke wilayah lainnya di Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/KP)
