SANGATTA – Masyarakat Kutai Timur kini bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa repot antre atau membayar calo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat menekankan, seluruh layanan kini tersedia secara digital, sekaligus menegaskan bahwa penggunaan jasa perantara bisa merugikan dan menimbulkan pungli.
Menurut Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kutim, M. Syarif, tingginya rasio pendatang dibanding yang keluar membuat pelayanan Adminduk menjadi krusial. “Pendatang ini salah satu kontribusi penyumbang jumlah penduduk kita yang signifikan,” ujar Syarif saat ditemui di Kantor Bupati Kutim.
Syarif menambahkan, pihaknya menyediakan berbagai kemudahan layanan, mulai dari unit pelayanan di kecamatan dan desa hingga pengurusan dokumen secara online. “Dengan layanan daring, masyarakat dapat mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya dari rumah,” jelasnya.
Penggunaan calo, kata Syarif, justru berpotensi merugikan masyarakat karena layanan yang seharusnya gratis berubah menjadi berbayar, sekaligus membuka peluang praktik gratifikasi. Ia mendorong warga untuk memanfaatkan layanan resmi agar lebih cepat, efisien, dan aman.
Disdukcapil Kutim juga rutin bekerja sama dengan Tim Satgas Saber Pungli Polres Kutim untuk memastikan integritas pelayanan tetap terjaga. Situs resmi dukcapil.kutaitimurkab.go.id menjadi salah satu langkah konkret mengantisipasi praktik percaloan, sekaligus menjawab dinamika kebutuhan dokumen kependudukan yang tinggi.
Dengan layanan digital ini, Disdukcapil menegaskan komitmen terhadap administrasi yang transparan dan bebas dari pungli, memastikan masyarakat dapat mengurus dokumen dengan cepat, mudah, dan aman dari rumah. (ADV/ProkopimKutim/KP)
