Kaltim Point, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan bencana di Sumatera belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Sebaliknya, pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan pelibatan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat penggalangan dana.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ketersediaan dana cadangan daerah yang saat ini tidak tersedia.
Selain itu, pemerintah juga mengacu pada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penyaluran bantuan antardaerah.
“Untuk sementara kita belum gunakan APBD karena mekanisme dan ketersediaan anggaran perlu kita kaji dan pilihan paling realistis adalah menggandeng perusahaan melalui CSR agar bantuan tetap berjalan cepat tanpa membebani program pemerintah daerah,” ujar Ardiansyah, Rabu (3/12/2025).
Ardiansyah menilai bahwa perusahaan-perusahaan di Kutim memiliki kekuatan finansial dan jaringan distribusi yang memungkinkan bantuan terkumpul dalam waktu singkat.
Hal ini telah terbukti dalam beberapa bencana besar sebelumnya ketika kolaborasi pemerintah dan industri mampu memberikan kontribusi signifikan untuk korban.
Beberapa perusahaan di Kutim disebut telah melakukan penggalangan dana secara independen.
Pemkab kini berperan sebagai koordinator untuk menghindari duplikasi program sekaligus memastikan bantuan terhimpun secara terarah dan transparan.
Ardiasnyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses internal perusahaan dalam penggalangan bantuan.
Namun, koordinasi tetap dilakukan agar saluran distribusi bantuan sejalan dengan data kebutuhan yang diterima dari daerah terdampak.
“Perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengeksekusi bantuan serta pemerintah akan membantu dari sisi koordinasi, terutama untuk memastikan apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak benar-benar sesuai,” katanya.
Selain penggalangan dana, kemungkinan bantuan dalam bentuk logistik, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar turut dipertimbangkan.
Jika seluruh elemen sepakat, bantuan melalui CSR perusahaan akan menjadi pola utama dukungan Kutim untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera.(ADV)
