Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi daerahnya akibat ketergantungan pada sektor tambang dan perkebunan. Menurutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur belum merata, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Yulianus menegaskan bahwa fokus pembangunan yang terlalu mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang berpotensi membuat daerah kurang siap menghadapi masa pasca tambang. “Yang kita banggakan sekarang adalah tambang, tapi kita tidak menyiapkan diri untuk hari ketika sumber itu habis,” katanya usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kutai Timur.
Politikus ini menambahkan bahwa ketahanan pangan menjadi isu penting yang sering terabaikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai mengembangkan sektor pertanian agar dapat menopang ekonomi masyarakat ketika pendapatan dari tambang menurun. “Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jangan tunggu tambang habis baru mulai berpikir,” ujarnya menekankan.
Yulianus menyoroti bahwa program pemberdayaan petani lokal selama ini belum berjalan optimal. Banyak inisiatif yang direncanakan pemerintah daerah belum terealisasi dengan baik, sehingga potensi pertanian yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, transformasi ekonomi Kutai Timur tidak bisa hanya mengandalkan sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta mendorong pelatihan dan akses pasar bagi petani lokal.
“Kita harus mulai dari sektor yang paling dekat dengan rakyat, yaitu pertanian. Jika kita ingin ketahanan ekonomi yang kuat, jangan tunggu sampai tambang habis baru menyesal,” pungkasnya.
Pernyataan Yulianus ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat dan kalangan politisi bahwa Kutai Timur belum menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi masa pasca tambang. Transformasi ekonomi, menurutnya, menjadi kunci agar daerah tetap mandiri dan kesejahteraan masyarakat lebih merata.
Dengan peringatan tersebut, DPRD Kutai Timur berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah konkret untuk diversifikasi ekonomi, menyeimbangkan pembangunan sektor pertambangan dengan pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada DBH dari sumber daya alam yang terbatas.(ADV)
