Sangatta — Gelombang kritik publik terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran. Sejumlah pengamat kebijakan menilai, akar persoalan yang menyebabkan hilangnya sejumlah paket pekerjaan dalam APBD Kutim justru bermula dari tahap perencanaan pembangunan yang belum sinkron antara visi kepala daerah dan pelaksana teknis di lapangan.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Pokja 30 Samarinda, Muhammad Sulaiman, menilai bahwa saat ini terdapat kesalahan mendasar dalam logika birokrasi perencanaan di tubuh Pemkab Kutim.
“Yang keliru bukan di BPKAD, tetapi di logika perencanaan itu sendiri. Pejabat teknis yang membidangi perencanaan tidak mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Akibatnya, publik merasa tidak terakomodir dalam agenda pembangunan,” ujarnya saat dihubungi, belum lama ini.
Anatomi Proses: Dari Musrenbang ke RKPD
Sulaiman menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, proses perencanaan dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Hasil Musrenbang kemudian disusun oleh Bappeda menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD yang dibahas bersama DPRD sebelum akhirnya disahkan menjadi APBD. Setelah itu, BPKAD baru menjalankan fungsi administratif, yakni pencairan dan pengelolaan keuangan sesuai dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
“Kalau ada kegiatan yang hilang atau tidak bisa dijalankan, itu bukan karena BPKAD menahan anggaran. Persoalannya ada sejak tahap penyusunan RKPD, tapi terlepas dari itu tetap ada peran penting kepala daerah karena kedua instansi ini adalah pembantu Bupati,” tegasnya.
Ia menyebut, publik perlu memahami anatomi proses ini agar tidak keliru dalam memetakan tanggung jawab. “Selama akar perencanaannya lemah, maka hasilnya pasti timpang. Pembangunan hanya akan berpihak pada kelompok yang dekat dengan sumber kekuasaan,” tambah Sulaiman.
Efisiensi Bukan Alasan Mengorbankan Masyarakat
Lebih jauh, Sulaiman juga menyoroti kebijakan efisiensi fiskal yang belakangan dijalankan pemerintah daerah di tengah keterbatasan transfer keuangan dari pusat. Menurutnya, efisiensi memang perlu, tetapi tidak boleh menjadi dalih untuk memotong program publik yang menyentuh langsung masyarakat.
“Efisiensi jangan sampai dijadikan alasan untuk memangkas kepentingan rakyat kecil. Kalau yang dikorbankan justru proyek pelayanan dasar, publik pasti melihat pejabatlah yang diuntungkan, apalagi yang punya kedekatan dengan modal,” katanya.
Sulaiman juga menyinggung isu yang sempat menghebohkan publik Kutim dugaan “penjualan anggaran Rp600 miliar” kepada pihak swasta. Ia menilai, walaupun kebenaran isu itu masih belum jelas, pemerintah daerah perlu segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan persepsi buruk.
“Kalau isu seperti ini dibiarkan, masyarakat akan menganggapnya benar. Jangan sampai pejabat Kutim mengalami defisit logika di tengah defisit anggaran,” ujar Sulaiman mengingatkan.
Kepemimpinan dan Pengawasan Jadi Kunci
Menurut Sulaiman, tanggung jawab terbesar tetap berada di kepala daerah sebagai pengambil keputusan tertinggi. Kepala daerah dinilai harus mampu mengawasi dan mengevaluasi kinerja jajaran teknisnya, terutama dalam memastikan program pembangunan benar-benar selaras dengan visi yang dijanjikan kepada publik.
“Kalau pejabat teknis tidak mampu menerjemahkan visi kepala daerah, berarti ada yang salah dalam kepemimpinan birokrasi,” katanya.
Selain itu, DPRD juga diingatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih ketat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD diharapkan aktif memastikan hasil Musrenbang benar-benar masuk dalam RKPD dan tidak tereduksi dalam proses politik anggaran.
Perlu Transparansi dan Partisipasi
Sulaiman menegaskan, perencanaan yang tertutup dan tidak berbasis data kebutuhan riil masyarakat adalah sumber utama ketimpangan pembangunan di Kutai Timur. Karena itu, transparansi perencanaan menjadi keharusan agar publik bisa ikut mengawasi sejak tahap awal.
“Sudah saatnya publik menuntut keterbukaan data perencanaan. Kalau logika perencanaan tetap tertutup, maka setiap tahun kita akan menghadapi masalah yang sama,” ujarnya menutup.
