Kaltim Point, Kutim — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat transformasi digital melalui sinergi dua kebijakan besar: Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keduanya dinilai menjadi dua pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Roni Bonar, menjelaskan bahwa SPBE berfungsi sebagai kerangka digital internal pemerintahan, sementara Smart City memperluas cakupan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan sekitar dalam satu ekosistem digital.
“SPBE itu fondasinya, Smart City itu lingkup luasnya. Jadi keduanya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan,” ujar Roni Bonar, Rabu (12/11/2025)
Ia menuturkan, penerapan SPBE yang kuat akan memperkuat fondasi data dan sistem layanan internal pemerintahan. Ketika hal itu diintegrasikan dengan konsep Smart City, maka kebijakan dan layanan publik dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan real-time.
“Kalau dua-duanya berjalan sinergis, yang kita bangun bukan cuma sistem, tapi budaya kerja baru di pemerintahan. Lebih cepat, transparan, dan melayani,” tambahnya.
Roni menilai, Smart City dan SPBE bukan hanya proyek teknologi, melainkan transformasi cara kerja birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih terbuka dan kolaboratif. Kedua konsep ini saling mengisi, SPBE membangun pondasi digital pemerintahan, sementara Smart City menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bahwa integrasi Smart City dan SPBE sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju pemerintahan digital yang terhubung, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Pemerintah Kutim berkomitmen memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bergerak dalam visi yang sama.
Dengan penerapan berkelanjutan, pemerintah berharap sinergi kedua program ini dapat mempercepat terwujudnya layanan publik berbasis data, sekaligus memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah Kutim.
Transformasi ini menjadi langkah konkret menuju pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ADV)
