SANGKULIRANG – Pembangunan desa harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan integritas dan transparansi anggaran. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, berdaya guna, dan dipercaya masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi dalam pertemuan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antarwaktu (PAW) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangkulirang. Beliau mengingatkan bahwa setiap rupiah dana desa harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Gunakan anggaran desa dengan baik. Jangan sampai ada proyek fiktif, apalagi penyelewengan dana. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama,” tegas Mahyunadi.
Lebih jauh lagi, Wabup mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim bersama Inspektorat Daerah akan melakukan pengawasan rutin ke desa-desa. Apabila ditemukan penyimpangan, akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diberi waktu enam bulan untuk menindaklanjuti. Jika tidak diindahkan, akan ditindak sesuai ketentuan.
Senada dengan Wabup Mahyunadi, Plt. Camat Sangkulirang Cipto Buntoro berharap para kepala desa dan anggota BPD PAW yang baru dilantik dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa sehingga pembangunan dapat terus berjalan dengan akuntabel dan transparan.
Dalam pelantikan tersebut, salah satu perhatian utama adalah Kepala Desa PAW Benua Baru Ulu, yang nantinya akan menghadapi pekerjaan rumah penting, yakni melakukan pendataan pembebasan lahan program pembangunan infrastruktur, prasyarat utama yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Selain Kepala Desa PAW Benua Baru Ulu, dilantik juga BPD PAW dari Desa Peridan dan Mandu Dalam. (ADV/ProkopimKutim/KP)
