Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, kembali menekankan pentingnya sinkronisasi usulan dari setiap daerah pemilihan (dapil) dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, alur penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota dewan saat ini berlangsung semakin dinamis, seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengusulkan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Jimmy menjelaskan bahwa setiap dapil menyampaikan prioritas yang berbeda-beda, bergantung pada karakteristik wilayah serta kondisi fasilitas publik yang ada. Beberapa daerah fokus pada perbaikan infrastruktur dasar, sementara lainnya lebih menekankan pembangunan fasilitas layanan sosial. Ia menilai keberagaman usulan tersebut merupakan indikator bahwa masyarakat kian memahami peran DPRD sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Setiap dapil membawa prioritas berbeda, dan itu wajar. Yang penting, semua aspirasi itu kita tampung dan kita selaraskan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Jimmy. Ia menambahkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tugas penting untuk memastikan setiap aspirasi dikaji secara objektif, sehingga program pembangunan bisa berjalan tepat sasaran.
Dari berbagai aspirasi yang diterima, sektor infrastruktur tetap menjadi kebutuhan paling dominan. Banyak masyarakat mengusulkan peningkatan jalan antar-desa, perbaikan jembatan penghubung, serta pembangunan fasilitas dasar yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Jimmy menilai kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan tersebar membuat kebutuhan infrastruktur selalu muncul hampir di setiap pembahasan.
“Kondisi wilayah kita masih menuntut pemerataan akses. Jalan dan jembatan itu, dari tahun ke tahun, tetap menjadi usulan paling banyak,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, usulan terkait peningkatan layanan publik seperti fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, hingga sarana pendidikan juga cukup banyak disampaikan. Menurut Jimmy, sektor-sektor tersebut merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Namun, ia mengingatkan bahwa segala usulan harus melalui proses seleksi agar dapat disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan rencana jangka panjang pemerintah daerah.
Jimmy menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur berkomitmen mengawal setiap usulan agar disusun secara proporsional, tidak tumpang tindih, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan warga dapat mempercepat tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutim.
“Kalau penyelarasan berjalan baik, program yang kita hasilkan pasti lebih tepat sasaran. Itulah tujuan utama kita,” tutup Jimmy. (ADV)
