Kaltim Point, Kutim – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menjadi kunci utama menekan angka kecelakaan di daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Operasi Zebra Mahakam 2025 yang digelar di halaman Mapolres Kutim, Senin (17/11/2025).
Operasi Zebra Mahakam 2025 yang dilaksanakan selama 17–30 November 2025 menjadi momentum bagi aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta ketertiban lalu lintas.
“Dengan adanya Operasi Zebra ini, kita berharap bisa betul-betul meredam kecelakaan lalu lintas. Selain itu, menambah kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan fasilitas jalan dan kendaraannya,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, operasi kepolisian hanya akan efektif apabila masyarakat turut membangun kesadaran disiplin secara mandiri.
Ia mengingatkan bahwa keselamatan berkendara bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi kewajiban setiap individu.
“Disiplin itu harus kita gerakkan sendiri. Tidak perlu menunggu ditegakkan aparat. Jangan berkendara di bawah umur, jangan tanpa perlengkapan keselamatan, dan jangan mengemudi ketika tidak siap, termasuk setelah mengonsumsi obat yang menyebabkan kantuk atau minuman beralkohol,” tegasnya.
Mahyunadi juga menyoroti persoalan bus perusahaan yang masih ditemukan berhenti tidak pada tempatnya.
Ia menyebut kondisi tersebut sudah lama menjadi perhatian Pemkab dan memerlukan koordinasi serius dengan Dinas Perhubungan, kepolisian, serta pihak perusahaan.
Karena itu, solusi yang dinilai realistis adalah penguatan titik-titik halte resmi yang wajib dipatuhi perusahaan transportasi karyawan.
“Sebenarnya sudah ada titik-titik halte, dan ke depan harus ada halte yang terpusat. Bus perusahaan tidak boleh singgah sembarangan lagi. Ini akan kita bahas bersama pihak terkait,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan segera merumuskan langkah penataan yang lebih tegas, sekaligus disinergikan dengan agenda konversi transportasi yang akan memasuki tahap akhir.
Mahyunadi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah. (ADV)
